Ngawi – Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mulai meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau tahun 2026. Langkah antisipatif ini dilakukan setelah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim kemarau tahun ini akan berlangsung lebih panjang dan cenderung lebih kering di sejumlah wilayah Jawa Timur.
Berdasarkan prakiraan BMKG, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus 2026. Kondisi tersebut mendorong BPBD Ngawi untuk memperkuat upaya mitigasi, terutama di wilayah yang selama ini memiliki kerentanan terhadap kekeringan.
Hasil pemetaan dan mitigasi BPBD menunjukkan terdapat 11 desa di lima kecamatan yang berpotensi terdampak kekeringan. Wilayah tersebut meliputi Kecamatan Pitu, Sine, Bringin, Kasreman, dan Kecamatan Ngawi.
Desa-desa yang masuk kategori rawan antara lain Desa Banjarbanggi, Cantel, Pitu, Ngancar, dan Papungan di Kecamatan Pitu, Desa Jagir di Kecamatan Sine, Desa Suruh, Sumberbening, dan Kenongorejo di Kecamatan Bringin, Desa Gunungsari di Kecamatan Kasreman, serta Desa Kerek dan Ngawur Purba di Kecamatan Ngawi.
Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Ngawi, Partoyo, mengatakan pihaknya telah menyiapkan berbagai kebutuhan dasar guna menghadapi potensi krisis air bersih selama musim kemarau.
“Berdasarkan hasil pemetaan kami, terdapat 11 desa yang berpotensi terdampak kekeringan dengan jumlah sekitar 3.535 jiwa atau 940 kepala keluarga. Untuk mengantisipasi hal tersebut, BPBD telah menyiapkan berbagai kebutuhan seperti tangki air, tandon, hingga terpal yang sewaktu-waktu dapat digunakan,” ujarnya.
Selain fokus pada pemenuhan kebutuhan air bersih, BPBD juga meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang biasanya meningkat saat musim kemarau.
Bersama Perum Perhutani KPH Ngawi, BPBD melakukan pembuatan sekat bakar di sejumlah kawasan rawan. Kegiatan tersebut melibatkan masyarakat sekitar hutan sebagai bagian dari upaya pencegahan dini agar kebakaran tidak meluas.
Koordinasi juga dilakukan dengan berbagai pihak, mulai dari TNI, Polri, hingga relawan kebencanaan. Sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat kesiapan personel maupun sumber daya ketika terjadi kondisi darurat.
Di sisi lain, sejumlah wilayah rawan kekeringan kini mulai terbantu dengan keberadaan infrastruktur penyediaan air bersih yang dibangun melalui Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kabupaten Ngawi.
Keberadaan sumur-sumur Pamsimas dinilai cukup membantu menjaga ketersediaan air bagi masyarakat saat musim kemarau berlangsung. Meski demikian, BPBD tetap mengimbau warga untuk menggunakan air secara bijak dan segera melaporkan apabila mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih.
Dengan berbagai langkah mitigasi yang telah disiapkan, Pemerintah Kabupaten Ngawi berharap dampak kekeringan pada musim kemarau tahun 2026 dapat diminimalkan, sehingga kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi dan potensi bencana dapat ditangani secara cepat serta terkoordinasi.
(Redaksi Sastrabuana)