MAGETAN – Pemerintah Kabupaten Magetan kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Raihan ini menjadi capaian ke-12 kalinya secara berturut-turut bagi Kabupaten Magetan.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, kepada Bupati Magetan Nanik Sumantri dalam kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2025 di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Jawa Timur, Sidoarjo, Jumat (29/5/2026).
Bupati Magetan hadir didampingi Plt Ketua DPRD Magetan Suyatno. Selain itu, turut hadir Sekretaris Daerah Magetan Welly Kristanto bersama sejumlah kepala perangkat daerah terkait.
Dalam sambutannya, Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur Yuan Candra Djaisin menegaskan bahwa opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
“Opini WTP bukan hanya prestasi, tetapi kewajiban yang harus dijaga dengan tata kelola keuangan yang akuntabel, transparan, dan bebas dari praktik kecurangan,” ujar Yuan Candra.
Ia juga mengingatkan seluruh pemerintah daerah agar berhati-hati dalam pengelolaan honorarium maupun pelaksanaan pokok-pokok pikiran DPRD agar tetap sesuai ketentuan perundang-undangan.
Menurutnya, penganggaran harus dilakukan secara disiplin dan tepat sasaran guna menghindari persoalan hukum di kemudian hari.
“Jangan sampai kebutuhan dasar masyarakat seperti infrastruktur dan pelayanan publik terabaikan karena anggaran tidak dikelola secara optimal,” tambahnya.
Sementara itu, Bupati Magetan Nanik Sumantri menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran perangkat daerah yang telah bekerja keras mempertahankan opini WTP selama 12 tahun berturut-turut.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh unsur pemerintah daerah dalam membangun sistem pengelolaan keuangan yang baik dan bertanggung jawab.
“Penghargaan ini adalah hasil kerja bersama. Yang terpenting adalah bagaimana pemerintah terus menjaga kepercayaan masyarakat melalui tata kelola keuangan yang baik dan transparan,” ungkap Nanik.
Tahun ini, sebanyak 33 kabupaten/kota di Jawa Timur berhasil memperoleh opini WTP dari BPK RI.
Penulis : Supriyanto