BOJONEGORO – Sebanyak 30 pejabat administrator atau eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro didorong mampu menjadi penggerak perubahan serta menghadirkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Dorongan tersebut disampaikan dalam penutupan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan III yang digelar di Ruang Angling Dharma lantai 2, Pemkab Bojonegoro, Jumat (11/9/2026).
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, mengapresiasi para peserta yang telah mengikuti seluruh rangkaian pelatihan. Menurutnya, peningkatan kompetensi aparatur tidak semata-mata berkaitan dengan proses administratif maupun jenjang karier, tetapi juga menjadi bagian dari persiapan dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab yang lebih besar.
Ia menekankan pentingnya kemampuan seorang pemimpin dalam mengambil keputusan secara objektif dan tidak dikendalikan oleh emosi.
“Ketika mengambil keputusan, emosionalnya harus dikesampingkan. Temperamen boleh ada, tetapi ketika keputusan itu dilakukan, jangan sampai emosi yang mengendalikan. Yang dibutuhkan adalah sehat jiwa dan sehat pikir,” ujar Nurul Azizah.
Selain kepemimpinan, Nurul Azizah juga mendorong para pejabat untuk bekerja dengan semangat dan kepedulian terhadap masyarakat. Aparatur pemerintah, menurutnya, tidak cukup hanya menjalankan rutinitas, tetapi harus mampu memberikan kontribusi dan membantu menyelesaikan persoalan masyarakat.
Ia juga menyoroti pentingnya penggunaan data dalam penyelenggaraan pemerintahan. Data yang baik dinilai menjadi salah satu dasar penting dalam menentukan kebijakan yang tepat.
Kepekaan terhadap kondisi masyarakat juga menjadi perhatian. Pemerintah dituntut mampu melihat berbagai persoalan secara langsung, termasuk kebutuhan dasar masyarakat seperti akses terhadap air bersih.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Pengajaran dan Kompetensi BPSDM Provinsi Jawa Timur, Heru Chaerussalaeh, yang mewakili Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur, menyampaikan bahwa keberhasilan pelatihan tidak berhenti pada selesainya kegiatan.
Menurutnya, tahap penting justru dimulai ketika peserta kembali ke instansi masing-masing dan menerapkan kompetensi, inovasi, serta aksi perubahan yang telah dirancang selama mengikuti pelatihan.
Ia mengingatkan agar aksi perubahan tidak berhenti sebagai persyaratan pelatihan ataupun kegiatan seremonial. Program tersebut diharapkan terus dikembangkan sehingga memberikan manfaat bagi organisasi dan masyarakat.
“Pelatihan kepemimpinan bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan perjalanan transformasi diri. Bapak-Ibu telah dibekali kompetensi kepemimpinan untuk menjalankan peran sebagai penggerak perubahan di unit kerja masing-masing,” jelasnya.
Heru menambahkan, perkembangan teknologi digital, meningkatnya ekspektasi masyarakat, serta tuntutan efisiensi birokrasi membuat tantangan penyelenggaraan pemerintahan semakin kompleks.
Karena itu, pemimpin birokrasi dituntut mampu beradaptasi, membangun kolaborasi, serta mendorong perubahan di lingkungan kerja masing-masing.
Dengan berakhirnya PKA Angkatan III, para peserta diharapkan tidak hanya membawa hasil pelatihan, tetapi juga mampu menerapkan pengetahuan dan aksi perubahan tersebut dalam pelaksanaan tugas pemerintahan sehari-hari.
Penulis : Supriyanto