BOJONEGORO — Sejumlah paket rehabilitasi jalan bernilai ratusan juta rupiah di Kabupaten Bojonegoro harus berakhir dengan status “Pengadaan Langsung Batal”. Status tersebut tercantum dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) pada Sistem LPSE Kabupaten Bojonegoro, yang mencatat nama paket pengadaan non-tender.
Saat awak media konfirmasi melalui sambungan WhatsApp, menurut Iwan Maulana, Kepala Bidang Jalan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Bojonegoro, terdapat kesalahan pada dokumen perencanaan.
Jawaban singkat tersebut justru menyisakan pertanyaan yang lebih mendasar, bagaimana mungkin paket pekerjaan bernilai ratusan juta rupiah dapat masuk ke dalam proses pengadaan apabila dokumen perencanaannya belum benar-benar siap.
Berdasarkan penelusuran pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), sejumlah paket rehabilitasi jalan dengan nilai sekitar Rp300 juta hingga Rp364 juta tercatat batal sebelum berlanjut ke tahap kontrak.
Pembatalan itu bukan sekadar perubahan status dalam sistem. Di baliknya terdapat proses perencanaan, penyusunan dokumen, pemeriksaan, hingga pengajuan paket pekerjaan yang semestinya dilakukan secara cermat sebelum anggaran publik masuk ke dalam proses pengadaan.
Dengan adanya alasan pembatalan disebut karena “kesalahan dokumen perencanaan”, maka pertanyaan mengenai kualitas perencanaan di tingkat teknis menjadi sulit dihindari.
Terlebih, bidang yang dipimpin Iwan Maulana memiliki posisi strategis dalam urusan teknis pembangunan dan rehabilitasi jalan. Karena itu, publik tentu berhak mempertanyakan bagaimana proses pemeriksaan dokumen dilakukan sebelum paket tersebut ditayangkan dalam sistem pengadaan.
Apakah kesalahan itu baru diketahui setelah paket masuk proses pengadaan? Siapa yang memeriksa dokumen tersebut sebelumnya? Dan apakah ada evaluasi terhadap proses perencanaan yang menyebabkan paket bernilai ratusan juta rupiah harus dibatalkan?
Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting karena pembatalan pengadaan berpotensi menghambat pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Tidak ada persoalan apabila sebuah paket dibatalkan karena alasan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun, apabila penyebabnya adalah kesalahan dalam dokumen perencanaan, maka persoalan tersebut semestinya tidak berhenti pada pembatalan paket.
Harus ada penjelasan mengenai letak kesalahan, proses pemeriksaan, serta langkah pertanggungjawaban dan perbaikan agar kesalahan serupa tidak kembali terjadi.
Sebab, dalam pengelolaan anggaran publik, kesalahan perencanaan bukan sekadar urusan administrasi. Kesalahan pada tahap awal dapat berujung pada tertundanya pembangunan, berubahnya jadwal pekerjaan, dan tidak optimalnya pemanfaatan anggaran daerah.
Kini, publik menunggu penjelasan lebih rinci dari Iwan Maulana Kabid Dinas PU Bina Marga Kabupaten Bojonegoro.
Jika dokumen perencanaan paket bernilai ratusan juta rupiah ternyata keliru, publik tentu bertanya, apakah ini murni kesalahan administrasi, atau ada persoalan lain yang belum terungkap' ? Nantikan lanjutan update terbaru media sastrabuana.com.
Penulis : SUPRIYANTO