Bojonegoro – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus mendorong peningkatan kualitas layanan informasi publik melalui optimalisasi website dan media sosial milik Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Upaya tersebut menjadi salah satu fokus dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Website dan Media Sosial Perangkat Daerah yang digelar pada Senin (29/6/2026) di Ruang Angling Dharma, Gedung Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Rakor yang mengusung tema "Mewujudkan Pelayanan Informasi Publik Aktif, Responsif, Masif, dan Inovatif" dibuka oleh Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa pemerintah harus hadir memenuhi kebutuhan informasi masyarakat melalui kanal komunikasi digital yang dikelola secara profesional.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan informasi yang cepat, tepat, dan akurat. Karena itu, seluruh pengelola website dan media sosial OPD diharapkan mampu memberikan respons terhadap pertanyaan maupun aspirasi masyarakat melalui platform digital resmi pemerintah.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro, Setiyo Budi Wibowo, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan memperkuat penyebaran informasi program pembangunan daerah secara aktif, masif, dan akurat kepada masyarakat.
Ia menyebutkan bahwa website dan media sosial OPD merupakan garda terdepan sekaligus jembatan komunikasi publik yang memiliki peran strategis dalam mendukung keterbukaan informasi serta pembangunan daerah.
Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah, Machmuddin, menyampaikan bahwa seluruh OPD di Kabupaten Bojonegoro telah memiliki website dan akun media sosial yang terintegrasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika. Ia juga menganjurkan agar pembaruan konten dilakukan secara rutin, khususnya setiap hari Selasa dan Jumat.
Menurutnya, setiap informasi atau aspirasi yang masuk melalui media sosial perlu ditindaklanjuti melalui tiga langkah, yaitu memberikan informasi yang dibutuhkan, merespons dengan tindakan yang sesuai, serta menjadikan masukan masyarakat sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro, Edi Susanto, menegaskan bahwa publikasi kegiatan OPD merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.
Ia juga mendorong agar pengelolaan media sosial dilakukan secara terstruktur, mulai dari penyusunan jadwal publikasi, jenis konten, hingga mekanisme respons terhadap komentar masyarakat. Selain itu, koordinasi antar-OPD dan peningkatan kompetensi pengelola media digital dinilai menjadi faktor penting dalam mendukung pelayanan informasi publik.
Pemkab Bojonegoro menargetkan seluruh OPD memiliki website resmi yang aktif, mudah diakses masyarakat, serta secara konsisten mempublikasikan sedikitnya dua konten informatif setiap pekan mengenai program dan kegiatan yang dilaksanakan.
Melalui penguatan layanan informasi berbasis digital ini, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berharap transparansi, partisipasi masyarakat, serta kualitas pelayanan publik dapat terus meningkat seiring perkembangan teknologi informasi.
Penulis : Supriyanto