BOJONEGORO — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro menyosialisasikan rencana pelaksanaan survei seismik darat 2D kepada sejumlah perangkat daerah. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Angling Dharma, Gedung Pemkab Bojonegoro, Jumat (28/8/2026).
Sosialisasi ini menjadi bagian dari persiapan dan penyampaian informasi terkait rencana kegiatan survei seismik yang lintas wilayah. Pemkab Bojonegoro meminta agar informasi mengenai kegiatan tersebut dapat diteruskan secara jelas hingga tingkat kecamatan dan desa.
Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah menekankan pentingnya koordinasi antara pihak pelaksana dengan pemerintah kecamatan sebelum sosialisasi kepada masyarakat dilakukan.
Menurutnya, koordinasi diperlukan untuk menentukan pihak-pihak yang perlu dilibatkan, lokasi kegiatan, serta waktu pelaksanaan sosialisasi agar dapat menyesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayah.
“Kalau nanti akan melaksanakan sosialisasi, tolong koordinasinya kepada para camat. Biar nanti sekalian siapa yang diundang, bertempat di mana, kemudian waktunya kapan,” ujar Nurul Azizah.
Ia menjelaskan, survei seismik merupakan salah satu tahapan awal dalam kegiatan eksplorasi untuk memperoleh gambaran kondisi bawah permukaan bumi dan mengetahui kemungkinan adanya potensi cadangan minyak dan gas bumi (migas).
Wabup menegaskan bahwa pelaksanaan survei tidak serta-merta berarti kegiatan eksploitasi atau pengeboran akan dilakukan di seluruh wilayah yang disurvei. Hasil survei akan menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk menentukan langkah selanjutnya.
“Survei ini baru melihat rencana dan mendeteksi berbagai kemungkinan. Kalau hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan, belum tentu kegiatan selanjutnya dilakukan di tempat tersebut,” jelasnya.
Menurut Nurul Azizah, pencarian potensi cadangan migas baru menjadi penting di tengah perubahan tingkat produksi migas di Bojonegoro. Ia menyebut produksi migas yang pernah mencapai sekitar 231 ribu barel per hari pada 2021, saat ini berada di kisaran 157 ribu barel per hari.
Karena itu, survei seismik diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya eksplorasi untuk mengetahui potensi cadangan baru. Apabila hasil survei menunjukkan potensi yang memenuhi persyaratan dan kegiatan berlanjut ke tahapan berikutnya, tambahan produksi migas diharapkan dapat memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat.
“Dengan adanya survei seismik ini kemudian menghasilkan produk yang diharapkan, utamanya minyak dan gas, tentu ke depan baru bisa kita rasakan kalau hasilnya bisa menambah produksi,” katanya.
Wabup juga menyampaikan bahwa sektor migas memiliki keterkaitan dengan penerimaan daerah, termasuk melalui Dana Bagi Hasil (DBH) Migas. Menurutnya, pemerintah daerah perlu menyesuaikan perencanaan pembangunan dengan kondisi penerimaan daerah agar program prioritas tetap dapat berjalan.
Sementara itu, perwakilan Pertamina EP Asset 4, Yulian, mengatakan kegiatan seismik menjadi salah satu bagian penting dalam upaya mencari cadangan migas baru.
Ia menjelaskan, cadangan migas yang terus diproduksikan perlu diimbangi dengan kegiatan eksplorasi untuk menjaga keberlanjutan produksi.
“Tabungan kita makin lama makin habis. Berarti kita harus mencari pekerjaan baru untuk bisa mengisi. Cadangan itu tidak mungkin kami cari kalau kami tidak melakukan seismik,” ujarnya.
Yulian menerangkan bahwa survei seismik memiliki cakupan wilayah yang luas. Hal tersebut berbeda dengan pengeboran yang dilakukan pada titik tertentu.
Berdasarkan pemaparan dalam kegiatan tersebut, rencana survei seismik darat 2D mencakup sejumlah wilayah di Kabupaten Lamongan, Tuban, dan Bojonegoro.
Pelaksanaan survei direncanakan dilakukan secara bertahap. Tahapan awal akan diawali dengan sosialisasi dan koordinasi bersama pemerintah daerah, kecamatan, hingga pemerintah desa.
Pihak Pertamina EP juga menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Bojonegoro karena memberikan ruang untuk menyampaikan informasi mengenai rencana kegiatan sejak tahap awal.
“Di Tuban, Alhamdulillah kami sudah melakukan sosialisasi dan penerimaannya cukup baik. Kami juga bersyukur bisa diberikan kesempatan untuk menyampaikan di awal di Bojonegoro,” kata Yulian.
Pemkab Bojonegoro berharap komunikasi dan koordinasi sejak tahap awal dapat menciptakan pemahaman yang sama antara pihak pelaksana, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta masyarakat yang berada di wilayah rencana kegiatan.
Dengan penyampaian informasi secara terbuka dan koordinasi yang baik, rencana survei diharapkan dapat dilaksanakan secara tertib dengan tetap memperhatikan kondisi serta kepentingan masyarakat di wilayah yang terdampak kegiatan.
Penulis : Supriyanto